Menu

Mencegah Krisis Air di Indonesia


Indonesia terancam mengalami krisis air. Meski menjadi 10 besar pemilik cadangan sumber daya air terbesar di dunia, Indonesia terancam menjalami krisis air di tahun 2025 mendatang.[1] Cadangan air Indonesia terus menyusut selama 20 tahun terakhir. Perlu ada langkah serius dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara umum, untuk mencegah krisis air ini.

Air menjadi komponen penting bagi setiap orang untuk hidup. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga memerlukan air. Ketersediaan air penting untuk menjaga kelangsungan kehidupan segenap makhluk hidup di seantero planet bumi ini.

Menurut Pasal 1 ayat 2 PP No. 121 tahun 2015, air didefinisikan sebagai semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat. Ketersediaan air di muka bumi ini, didominasi oleh air laut dengan persentase hampir 97,00 % dan 3 % air tawar. Namun, hanya 0,75 % yang berupa air tawar yang berada dalam air sungai, danau maupun air tanah. Sisa 2,25 merupakan air tawar yang berbentuk dalam gunung-gunung es. [2]

Berdasarkan catatan tadi, sisa 0,75 % kini diperebutkan oleh hampir 7 milyar penduduk. Catatan ini menunjukan ketersediaan air tawar sesungguhnya terbatas dan memiliki batas. Kian masifnya penggunaan air, menjelaskan ancaman krisis air benar adanya.

Indonesia secara umum, masih aman dalam hal ketersediaan cadangan air. Menurut data tahun 2014, Indonesia adalah penghasil sumber air terbarukan terbesar nomor 7 di dunia. [3] Namun, data itu tak menjadikan Indonesia aman dari krisis air.

Perubahan iklim membuat cadangan air di Indonesia menurun. Apalagi, jumlah penduduk Indonesia terus naik dari tahun ke tahun. Hal ini berimbas pada peningkatan akan kebutuhan air, sementara cadangan air cenderung tetap, bahkan menurun.

Ketersediaan air yang menurun dan kebutuhan air meningkat, membuat Indonesia tak sepenuhnya aman dari krisis air. Pada Forum Air Dunia II ( World Water Forum) yang dihelat pada tahun 2020 lalu, Indonesia diprediksi menjadi satu dari banyak negara lainnya yang terancam mengalami krisis air.

Seiring peningkatan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi, kebutuhan air kian naik. Kondisi ini kian diperparah dengan adanya dampak langsung dari perubahan iklim. Hal lainnya, pemakaian air di Indonesia cenderung boros. Alih fungsi lahan pun memberikan dampak cukup besar bagi ancaman krisis air. Sejak tahun 2011 hingga 2019, rata-rata 500 ribu Ha lahan hutan di Indonesia mengalami kerusakan atau pun berubah fungsi.[4]

Indonesia baru saja memiliki landasan hukum baru soal pengeloaan sumber daya air. Pada tahun 2019 lalu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 soal Sumber Daya Air disahkan oleh DPR. Kehadiran undang-undang ini menjadi jawaban soal pengelolaan air di Indonesia.

Paska Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 soal Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, Indonesia kembali memakai Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 soal Pengairan. Diharapkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 soal Sumber Daya Air bisa mennjadi jawaban atas ancaman krisis air di Indonesia.

Pengesahan undang-undang ini, seharusnya menjadi payung hukum yang kuat dalam mengatur masalah tata kelola air di Indonesia. Apalagi, berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No.17 Tahun 2019 ini, tujuan kelahiran regulasi ini memberikan penekanan besar pada keberlangsungan dan pelestarian air di Indonesia. Selain memenuhi kebutuhan pokok air bagi rakyat Indonesia, kelestarian lingkungan hidup menjadi tujuan utama dari regulasi ini.

Konsistensi pemerintah dalam menjalankan aturan sesuai Undang-Undang No.17 Tahun 2019, menjadi kunci untuk mengelola sumber daya air Indonesia. Secara umum, regulasi ini sudah memberikan aturan yang jelas soal pengelolaan air, baik untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat maupun keberlangsungan lingkungan hidup.

Selain Pemerintah, peranan pihak swasta juga tak boleh dilupakan. Dunia usaha punya kepentingan besar soal kebutuhan air ini. Pemerintah jelas harus bisa menjembatani kebutuhan dunia usaha soal air dengan kelangsungan lingkungan di sekitar masyarakat, utamanya masyarakat adat.

Kepentingan masyarakat adat tak boleh dikesampingkan dalam pengelolaan air di Indonesia. Negara sudah memberikan Hak Ulayat kepada masyarakat adat. Namun, seringkali kepentingan masyarakat ada dikesampingkan dalam masalah tata kelola air. Ujung-ujungnya, masyarakat ada menjadi pihak yang kerap dirugikan akibat kebijakan pemerintah dan kepentingan pragmatis dunia usaha.

Kini, kolaborasi antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat adat, merupakan hal yang wajib terjadi dalam pengelolaan air di Indonesia. Semua pihak akan dirugikan jika krisis air terjadi di Indonesia. Prediksi dari lembaga riset soal ancaman krisis air, tak boleh dianggap remeh oleh pemerintah Indonesia. Mencegah terjadinya krisis air dapat menyelamatkan kelangsungan hidup jutaan orang di Indonesia.
Totoh Wildan Tohari